INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO

JENIS INFORMASI TERTENTU

YANG AKAN DIKECUALIKAN

DASAR HUKUM PENGECUALIAN

INFORMASI

URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

BATAS WAKTU

PENGECUALIAN

INFORMASI DIBUKA

INFORMASI DITUTUP

1

2

3

4

5

6

1

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

-    UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP

-    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77  Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menggganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan

Tidak Terbatas

2

Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

-    UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP

-    Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi dai Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menggganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan

Tidak Terbatas

3

Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sanggah

-     UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP

-    Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi dai Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menggganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan

Tidak Terbatas

4

Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa

-     UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP

-    Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi dai Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menggganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan

Tidak Terbatas

5

Dokumen penawaran pengadaan barang / jasa

-    UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP

-      Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi dai Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menggganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan

Tidak Terbatas

6

Dokumen pelaksanaan pekerjaan Konsultasi (dokumen laporan perencanaan, pengawasan dan manajemen konstruksi dan sejenisnya)

-    UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP

-      Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi dai Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menggganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan

Tidak Terbatas

7

Dokumen pelaksanaan pekerjaan Konstruksi (laporan pelaksanaan pekerjaan, berita acara dan sejenisnya)

-    UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP

-      Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi dai Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menggganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan

Tidak Terbatas

8

Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya

-    UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP

-      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77  Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menggganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan

9

SHP Peta Rencana Tata Ruang

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan

Peta Rencana Tata Ruang sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan

Tidak Terbatas

10

Dokumen laporan pengaduan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan

Memperlancar proses penanganan pengaduan, menjaga privasi pihak terlapor

Tidak Terbatas

11

Disposisi memorandum dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

-      UU No, 43 tentang Kearsipan

Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan

Menjaga rahasia jabatan

Tidak Terbatas