Bahas Pengelolaan IPLT, Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung berkunjung ke Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo

Kunjungan dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Kunjungan bertujuan untuk berdiskusi terkait dengan pengeloaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Probolnggo. Di Kabupaten Tulungagung  juga terdapat IPLT, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga bangunan yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum tersebut banyak mengalami kerusakan karena tidak di manfaatkan. Rombongan Komisi D DPRD Kabupaten  Tulungagung dipimpin oleh Bapak M Sofyan selaku Wakil Ketua Komisi D.
Rombongan Komisi D tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas PUPRPKP, Kabid Cipta Karya, Kabid Bina Marga, Kabid Perkim, Kabid SDA, Penata Kelola Kesehatan Lingkungan dan Kasi Pertanahan. IPLT Kota Probolinggo berada di Jalan Lingkar Utara di depan TPA. IPLT Kota Probolinggo juga merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dibangun pada tahun 2017. IPLT ini memiliki kapasitas 25 m3 per hari yang didukung dengan 3 unit armada berupa 2 (dua) unit truck sedot tinja dan 1 (satu) unit pickup. Penyedotan lumpur tinja atau sedot WC ini merupakan salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPRPKP, adapun untuk pelayanan ini dikenakan tarif sebesar Rp. 125.000 per m3. Biaya ini jauh lebih murah bila dibandingkan harga  penyedia sedot WC swasta.
Dalam rangka meningkatkan layanan sedot WC ini, juga diinisiasi untuk melakukan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal  (LLTT). Melalui program ini layanan lumpur tinja akan dilakukan secara terjadwal dalam kurun waktu yang ditentukan, karena idealnya tangki septic harusnya dilakukan penyedotan setiap 3 – 4 tahun sekali. Sehingga penyedotan dilakukan secara rutin dan tidak menunggu penuh. Tangki septic yang tidak pernah disedot patut dicurigai terjadi kebocoran dan air limbah tersebut merembes ke tanah dan mencemari air tanah. Inilah yang melatarbelakangi mengapa penyedotan lumpur tinja ini harus dilakukan secara rutin.
Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas PUPRPKP, untuk meningkatkan kualitas ksehatan masyarakat melaksanakan pembangunan jamban keluarga bagi masyarakat. Sehingga tangka septic yang dibangun nantinya benar-benar kedap dan memenuhi standar teknis. Pada tahun 2025 ini akan di bangun 344 unit di 10 kelurahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 21 unit di 5 kelurahan dari Dana Alokasi Umum (DAU).